Makalah Falsafah Sains (PPs 702)

Program Pasca Sarjana / S3

Institut Pertanian Bogor

November 2001

Dosen:

Prof Dr Ir Rudy C Tarumingkeng (Penanggung Jawab)

PERANAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHANRATU (PPNP) DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN PERIKANAN

Oleh:

Kiagus Abdul Aziz C5260; Rientje Victor Kawengian C5260;

Djoko Kusyanto C5260 dan Bustami Mahyuddin C526010164

Program Studi Teknologi Kelautan (TKL)

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semula nelayan mendaratkan kapal dan hasil tangkapannya berupa ikan disepanjang pantai yang terlindung dari hantaman gelombang, di teluk-teluk yang sempit dan terlindung, di selat-selat yang sempit dan tenang, dan di muara-muara sungai dekat pemukiman mereka. Kondisi ini tidak bertahan lama karena kapal yang mereka miliki cepat rusak, tidak aman, hasil ikan yang mereka peroleh mutunya tidak terjaga, ikan yang terjual harganya tergantung kepada harga yang ditetapkan pembeli dan mereka merasakan bahwa tidak ada persatuan diantara mereka. Sehingga mereka membutuhkan tempat khusus untuk pendaratan yang disebut Pelabuhan Perikanan. Pembangunan pelabuhan perikanan yakni terdiri dari bangunan darat dan bangunan laut memerlukan biaya pembangunan yang cukup mahal dan kondisi ini tidak memungkinkan nelayan biasa untuk membangun pelabuhan perikanan. Kalaupun ada nelayan yang membangun pelabuhan perikanan bentuknya sangat sederhana seperti tangkahan (di Sumatera Utara).

Berdasarkan UU No 9 tahun 1985 pada pasal 18 menyebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk membangun dan membina prasarana perikanan (pelabuhan perikanan dan saluran irigasi tambak). Pemerintah sejak Pelita II telah membangun pelabuhan perikanan sampai sekarang berjumlah 594 buah pelabuhan perikanan yang terdiri dari 33 buah pelabuhan perikanan dan 561 buah pangkalan pendaratan ikan , dalam hal ini termasuk pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu.

Penetapan lokasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu yang berada di kota Pelabuhanratu pada posisi 7^o LS dan 106,8^o BB dengan pertimbangan bahwa:

(1) Lokasi ini menghadap Samudera Hindia yang merupakan daerah penangkapan ikan (fishing ground) yang paling dekat dari Pelabuhanratu dan kondisi potensi ikan pelagis besar seperti tuna dan cakalang masih cukup potensial untuk dieksploitasi,

(2) Lokasi ini sudah sejak lama menjadi tempat pendaratan kapal nelayan setempat dan merupakan perkampungan nelayan,

(3) Dekat dengan daerah pemasaran Jakarta dan Bandung, kalau ditempuh melalui jalan darat hanya memerlukan waktu 3-4 jam dan melalui rantai dingin, ikan dapat diekspor melalui Jakarta.

Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu telah mengikuti kaedah proses pembangunan yakni survey, identification, design, construction, operation and maintenance (SIDCOM). Studi kelayakan dan penyusunan master plan telah dilakukan oleh konsultan Rogge Marine Enginering Consultant GmBh (Jerman) , desain rancang bangun pembangunan tahap I telah dilakukan oleh Konsultan PT Tri Patra dan pembangunan fisiknya dilakukan oleh kontraktor PT. Pembangunan Perumahan dan selesai serta telah diresmikan operasionalnya oleh Presiden RI tanggal 18 Pebruari 1993.

Selama kurun waktu operasionalnya sampai sekarang, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu telah berfungsi baik. Segenap fasilitas yang ada telah difungsikan dan telah dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas kapal melaut, pemasaran ikan, penanganan, pengolahan dan pembinaan mutu ikan, pengumpulan data statistik perikanan, pengendalian dan pengawasan kapal ikan, penyampaian informasi perikanan kepada nelayan, pengembangan masyarakat nelayan, pengembangan wisata bahari, dan pembinaan masyarakat pantai. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu tetap merupakan unit pelaksana teknis Departemen Kelautan dan Perikanan.

Walaupun pelabuhan ini telah berfungsi baik, namun banyak kendala dan hambatan yang ditemui didalam operasionalnya. Masalah pokoknya adalah layanan yang diberikan belum optimal karena kondisi fasilitas yang ada sudah tidak mampu menampung jumlah dan aktivitas kapal perikanan yang ada. Sehingga untuk melayani kapal-kapal yang ada dan kapal-kapal yang akan berpangkalan di pelabuhan ini, maka perlu diupayakan pengembangannya. Dengan adanya pengembangan pelabuhan ini maka aktivitas perikanan di wilayah ini akan meningkat pula.

Sampai sejauh mana kontribusi dan peranan pelabuhan perikanan ini didalam mendukung pembangunan perikanan perlu diungkap secara jelas didalam makalah ini.

1.2. Identifikasi Masalah

Fungsi pokok Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu adalah sebagai prasarana pendukung aktivitas nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut, penanganan dan pengolahan hasil ikan tangkapan, dan pemasaran serta sebagai tempat untuk melakukan pengawasan kapal ikan. Berdasarkan fungsi itu maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh pelabuhan ini adalah dengan pelayanan yang diberikan diharapkan produktivitas kapal dan pendapatan nelayan meningkat.

Berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu dalam operasionalnya adalah:

a. Kondisi kapasitas fasilitas yang ada

Kolam pelabuhan seluas 3 Ha dengan kedalaman bervariasi dari -2m, -2,5 m dan -3 m tidak mampu lagi menampung jumlah kapal sebanyak 416 unit (dari ukuran 5 - 38 GT) yang seharusnya daya muat kolam hanya 125 buah kapal (ukuran 5 - 100 GT). Hal ini terjadi karena perencanaan awalnya kurang memperhitungkan perkembangan aktivitas kapal penangkapan ikan yang akan mendarat di Pelabuhan ini. Bahwa kapal penangkap ikan tidak saja berasal dari Pelabuhanratu tetapi juga berasal dari luar Pelabuhanratu seperti dari Jakarta, Cilacap, Lampung, dan dari 6 pangkalan pendaratan ikan lainnya di Sukabumi yakni Cisolok, Cibangban, Mina Jaya, Ujung Genteng, Ciwaru,dan Loji. Selain itu terjadi pendangkalan di kolam akibat masuknya sedimen dari sungai yang sering meluap pada saat banjir dan sedimen yang masuk dari mulut kolam.

Terbatas areal yang ada yakni kondisi saat ini dengan luas areal 10 Ha (termasuk luas kolam 3 ha) tidak dapat mengakomodir minat investor untuk membuka industri perikanan di pelabuhan. Tanah bekas air strip dibagian Selatan yang telah diperuntukkan bagi pengembangan pelabuhan ini belum dilakukan pembebasannya karena terbatasnya dana.

b. Kondisi pengelolaannya.

Sebagai unit pelaksana teknis Departemen Kelautan dan Perikanan banyak aturan kepelabuhanan perikanan yang belum disiapkan. Peraturan Pemerintah tentang Pelabuhan Perikanan sebagai penjabaran dari UU No 9/1985 belum ada. Sehingga didalam pembangunan dan operasionalnya mengacu kepada aturan dari Menteri Perhubungan seperti SK Menhub No KM 35/AL.106/PHB-85 , UU No 21/1992 tentang pelayaran, PP 70/1996 tentang kepelabuhanan.

Selain itu banyak SK Menteri Pertanian untuk operasional pelabuhan perikanan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi lapangan seperti SK Menteri Pertanian No 613/1983 tentang tarif.

Pelaksanaan pelelangan ikan diatur oleh Perda No 10 dan Perda No 11 yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Barat, yang menetapkan bahwa penyelenggara lelang adalah KUD Mina setempat. Dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan yakni proses lelang tidak dapat dilaksanakan sesuai aturan (retribusi sebesar 5 % tetap diambil). Kondisi ini disebabkan oleh manajemen KUD Mina tidak sehat.

Kondisi diatas menyebabkan kinerja pelabuhan tidak sesuai yang diharapkan.

c. Kondisi nelayan

Nelayan belum optimal memanfaatkan fasilitas pelabuhan karena sikap nelayan yang belum mematuhi tata tertib yang ada.

1.3. Perumusan Masalah

Dari kendala dan hambatan diatas dapat dirmuskan permasalahannya adalah:

a. Seberapa besarkah kontribusi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu terhadap pembangunan perikanan.

b. Bagaimana upaya meningkatkan kontribusi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu terhadap pembangunan perikanan.

1.4. Tinjauan Epistemologi

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus dan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang kontribusi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu terhadap pembangunan perikanan.

(1) Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dilaksanakan adalah dengan cara survey di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian dan wawancara terhadap responden melalui pengisian daftar pertanyaan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai instansi dan lembaga setempat yang berkaitan dengan bidang perikanan serta disertai dengan studi literatur.

(2) Metode Analisa Data

Analisis data akan dilakukan secara deskriptif terhadap operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu berupa pemanfaatan fasilitas-fasilitas yang dimilikinya dan pelayanan yang telah diupayakannya. Selain itu untuk melihat kontribusi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu terhadap kegiatan masyarakat perikanan dapat menggunakan variabel sebagai berikut :

1. Jumlah dan Nilai Produksi Perikanan;

Untuk melihat kontribusi dari variabel tersebut dapat menggunakan pendekatan Indeks Relatif Nilai Produksi (I) dengan formulasi sebagai berikut :

Keterangan :

Np = Nilai produksi perikanan di Pelabuhan Perikanan Pelabuhanratu

Nt = Nilai produksi perikanan di Kabupaten Sukabumi

Qp = Jumlah produksi perikanan di Pelabuhan Perikanan Pelabuhanratu

Qt = Jumlah produksi perikanan di Kabupaten Sukabumi

Data produksi perikanan yang akan dianalisis adalah selama 6 periode (1995-2000) dari masing-masing tempat untuk periode yang sama. Indek ini akan menjelaskan perbandingan produksi perikanan relatif dari Pelabuhan Perikanan Pelabuhanratu dengan produksi perikanan relatif dari Kabupaten Sukabumi yang mana apabila :

I = 1 ; produksi perikanan relatif dari Pelabuhan Perikanan Pelabuhanratu dengan produksi perikanan relatif dari Kabupaten Sukabumi sama baiknya. Ini artinya bahwa kualitas pemasaran ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu sama baiknya dengan kualitas pemasaran ikan di Kabupaten Sukabumi.

I > 1 ; produksi perikanan relatif dari Pelabuhan Perikanan Pelabuhanratu lebih baik apabila dibandingkan dengan produksi perikanan relatif dari Kabupaten Sukabumi. Arinya adalah kualitas pemasaran ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu pun lebih baik daripada kualitas pemasaran ikan di Kabupaten Sukabumi.

I < 1 ; produksi perikanan relatif dari Pelabuhan Perikanan Pelabuhanratu lebih jelek apabila dibandingkan dengan produksi perikanan relatif dari Kabupaten Sukabumi. Yang berarti bahwa kualitas pemasaran ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu kurang baik dibandingkan dengan kualitas pemasaran ikan di Kabupaten Sukabumi.

2. Jumlah Armada Perikanan;

Pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat kontribusi dari variabel ini dengan formulasi produktivitas kapal. Formulasi untuk memprediksi produktivitas kapal tersebut mempergunakan model schaefer yaitu sebagai berikut :

CPUE = a - b.F

F_opt = a/2b

MSY = a²/4b

Keterangan :

CPUE = Catch Per Unit Effort (produktivitas kapal)

a & b = Konstanta (intersep & slope)

F = Upaya penangkapan total

MSY = Tingkat upaya penangkapan tertinggi

3. Pendapatan Nelayan

Peningkatan pendapatan nelayan yang dihasilkan dari kegiatan penangkapan dengan fishing base-nya Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu merupakan salah satu sasaran pemerintah yang ingin dicapai. Adapun untuk melihat kontribusinya dapat menggunakan pendekatan metode Location Quotient (LQ), yaitu sebagai berikut :

Di mana;

vi = Pendapatan (PDRB) sub sektor perikanan Kabupaten Sukabumi

vt = Pendapatan (PDRB) sub sektor perikanan Propinsi Jawa Barat

Vi = Pendapatan (PDRB) seluruh sektor Kabupaten Sukabumi

Vt = Pendapatan (PDRB) seluruh sektor Propinsi Jawa Barat

Apabila nilai

LQ ≥ 1 ; maka sektor perikanan tersebut merupakan sektor basis

LQ < 1 ; maka sektor perikanan tersebut merupakan sektor non-basis

4. Kontribusi Lain

Selain itu Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu pun telah memberikan kontribusi lain yang mengakibatkan perubahan penyerapan tenaga kerja (nelayan) di Pelabuhanratu, perkembangan penyebaran pemasaran ikan, perubahan komposisi armada penangkapan perikanan, perkembangan penggunaan logistik kapal perikanan serta penyebaran informasi peta fishing ground dari data satelit. Untuk melihat aktivitas tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabulasi, fluktuasi dan deskripsinya.

II. DISKRIPSI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHANRATU

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu direncanakan untuk melayani kapal-kapal perikanan yang berukuran lebih dari 60 GT yang beroperasi di perairan Nusantara dan Zone Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI). Sedangkan PPN Pelabuhanratu memiliki sarana pemasaran dan distribusi ikan berupa TPI dan pasar ikan dan areal industri untuk menampung kegiatan pengepakan dan pengolahan ikan. Kebutuhan fasilitas bagi PPN Pelabuhanratu disesuaikan dengan pola kegiatan operasional pelabuhan perikanan yang mencakup:

1. Kegiatan operasional di laut, meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. Penangkapan ikan di laut (fishing ground),

b. Pendaratan di dermaga bongkar (landing),

c. Pelayanan di dermaga muat (servicing),

d. Perawatan dan perbaikan (maintenance and repairs),

e. Tembat labuh dan istirahat (berthing).

2. Kegiatan operasional di darat, meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. Pelelangan (auctioning),

b. Penyortiran dan pengepakan (sorting & packing),

c. Pengolahan (processing),

d. Pengangkutan (transportation),

e. Pemasaran (marketing)

Berdasarkan pola kegiatan operasional pelabuhan perikanan, maka fasilitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Fasilitas Pokok

Merupakan fasilitas pokok yang harus ada dan berfungsi untuk melindungi pelabuhan ini dari gangguan alam, tempat membongkar ikan hasil tangkapan dan memuat perbekalan, serta tempat tambat labuh kapal-kapal penangkap ikan. Fasilitas pokok ini meliputi:

a. Dermaga sepanjang 500 m, terdiri dari dermaga tambat kapal-kapal 5-20 GT sepanjang 120 m, kapal 20-30 GT sepanjang 90 m dan kapal 30 -100 GT sepanjang 100 m. Dermaga bongkar ikan sepanjang 93 m dan dermaga servicing 106 m.

b. Kolam 3 Ha dengan variasi kedalaman -3 m, -2,5 m dan -2m.

c. Penahan gelombang bagian barat 294 m dan bagian utara 125 m.

d. Jaringan drainase,

e. Rambu navigasi.

2. Fasilitas Fungsional

Fasilitas yang berfungsi untuk memberikan pelayanan dan manfaat langsung yang diperlukan untuk kegiatan operasional suatu pelabuhan perikanan. Fasilitas fungsional ini terdiri dari:

Ø Fasilitas pemasaran dan distribusi hasil perikanan: Tempat pelelangan ikan, pasar ikan, gudang keranjang.

Ø Fasilitas perbekalan: tangki BBM dan dispenser dan tangki air.

Ø Fasilitas pemeliharaan/perbaikan: gedung utility, tempat perbaikan jaring, dok/galangan kapal,

Ø Fasilitas pengolahan: cold storage.

Ø Kantor, Balai pertemuan nelayan, instalasi listrik, sarana komunikasi radio SSB/all band, telepon, fax dan internet, gardu jaga WC umum.

3. Fasilitas Penunjang

Merupakan fasilitas tambahan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pelabuhan perikanan. Fasilitas penunjang terdiri dari: perumahan, wisma tamu, tempat ibadah, kantin, pertokoan, sarana kebersihan.

Sebagai acuan PPN Pelabuhanratu dalam melakukan upaya peningkatan perekonomian masyarakat dalam bidang perikanan di Pelabuhanratu adalah penjelasan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 1985 tentang perikanan pasal 18, mengenai fungsi dan peranan pelabuhan perikanan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pusat pengembangan masyarakat nelayan;

Sebagai sentra kegiatan masyarakat nelayan Pelabuhan Perikanan diarahkan dapat mengakomodir kegiatan nelayan baik nelayan berdomisili maupun nelayan pendatang.

b. Tempat berlabuh kapal perikanan;

Pelabuhan Perikanan yang dibangun sebagai tempat berlabuh (landing) dan tambat/merapat (mouring) kapal-kapal perikanan, berlabuh/merapatnya kapal perikanan tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan misalnya untuk mendaratkan ikan (unloading), memuat perbekalan (loading), istirahat (berthing), perbaikan apung (floating repair) dan naik dock (docking). Sehingga sarana atau fasilitas pokok pelabuhan perikanan seperti dermaga bongkar, dermaga muat, dock/slipway menjadi kebutuhan utama untuk mendukung aktivitas berlabuhnya kapal perikanan tersebut.

c. Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan;

Sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkap (unloading activities) Pelabuhan Perikanan selain memiliki fasilitas dermaga bongkar dan lantai dermaga (apron ) yang cukup memadai, untuk menjamin penanganan ikan (fish handling) yang baik dan bersih didukung pula oleh sarana/fasilitas sanitasi dan wadah pengangkat ikan.

d. Tempat untuk memperlancar kegiatan-kegiatan kapal perikanan;

Pelabuhan Perikanan dipersiapkan untuk mengakomodir kegiatan kapal perikanan, baik kapal perikanan tradisional maupun kapal motor besar untuk kepentingan pengurusan administrasi persiapan ke laut dan bongkar ikan, pemasaran/-pelelangan dan pengolahan ikan hasil tangkap.

e. Pusat penanganan dan pengolahan mutu hasil perikanan;

Prinsip penanganan dan pengolahan produk hasil perikanan adalah bersih, cepat dan dingin (clean, quick and cold). Untuk memenuhi prinsip tersebut setiap Pelabuhan Perikanan harus melengkapi fasilitas–fasilitasnya seperti fasilitas penyimpanan (cold storage) dan sarana/fasilitas sanitasi dan hygene, yang berada di kawasan Industri dalam lingkungan kerja Pelabuhan Perikanan.

f. Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan;

Dalam menjalankan fungsi, Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dilengkapi dengan tempat pelelangan ikan (TPI), pasar ikan (Fish Market) untuk menampung dan mendistribusikan hasil penangkapan baik yang dibawa melalui laut maupun jalan darat.

g. Pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan;

pengendalian mutu hasil perikanan dimulai pada saat penangkapan sampai kedatangan konsumen. Pelabuhan Perikanan sebagai pusat kegiatan perikanan tangkap selayaknya dilengkapai unit pengawasan mutu hasil perikanan seperti laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan (LPPMHP) dan perangkat pendukungnya, agar nelayan dalam melaksanakan kegiatannya lebih terarah dan terkontrol mutu produk yang dihasilkan.

h. Pusat penyuluhan dan pengumpulan data;

Untuk meningkatkan produktivitas, nelayan memerlukan bimbingan melalui penyuluhan baik secara tehnis penangkapan maupun management usaha yang efektif dan efisien, sebaliknya untuk membuat langkah kebijaksanaan dalam pembinaan masyarakat nelayan dan pemanfaatan sumberdaya ikan selain data primer melalui penelitian data sekunder diperlukan untuk itu, maka untuk kebutuhan tersebut dalam kawasan Pelabuhan Perikanan merupakan tempat terdapat unit kerja yang bertugas melakukan penyuluhan dan pengumpulan data.

i. Pusat pengawasan penangkapan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan;

Pelabuhan Perikanan sebagai basis pengawasan penangkapan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan. Kegiatan pengawasan tersebut dilakukan dengan pemeriksaan spesifikasi teknis alat tangkap dan kapal perikanan, ABK, dokumen kapal ikan dan hasil tangkapan. Sedangkan kegiatan pengawasan dilaut, Pelabuhan Perikanan dapat dilengkapi dengan pos/pangkalan bagi para petugas pengawas yang akan melakukan pengawasan dilaut.

Menurut Damaredjo (1981) untuk mendukung peranan pelabuhan perikanan tersebut dalam operasionalnya diperlukan fasilitas-fasilitas yang dapat :

a. Memperlancar kegiatan produksi dan pemasaran hasil tangkapan

b. Menimbulkan rasa aman bagi nelayan terhadap gangguan alam dan manusia

c. Mempermudah pembinaan serta menunjang pengorganisasian usaha nelayan dalam unit ekonomi

Kompleksitas pemasaran produk ikan yang dihasilkan dari upaya penangkapan sumberdaya ikan di Perairan Pelabuhanratu akan membuat nilai jual yang diperoleh produsen (nelayan) dan konsumen akhir sangat jauh berbeda. Kesenjangan ini akan menimbul dampak negatif yang kurang baik bagi perkembangan perkonomian pada bidang perikanan. Agar hasil pemanfaatan sumberdaya ikan oleh nelayan ini baik maka pelabuhan perikanan harus dapat dikembangkan fungsinya dari service centre menjadi marketing centre. Keberhasilan pengembangan ini akan melahirkan suatu mata rantai pemasaran (market channel) yang teguh dan menciptakan growth centre di Pelabuhanratu dalam menghadapi dan mengantisipasi perdagangan bebas yang bakal diterapkan di Indonesia yang pada akhirnya mempengaruhi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat khususnya nelayan.

III. SASARAN PEMBANGUNAN

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa telah secara kronologis telah dilakukan kegiatan study di PPN Pelabuhanratu yang bertujuan untuk pengembangan PPN Pelabuhanratu menjadi pelabuhan yang bersifat lebih modern yakni menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera. Hal tersebut sesuai dengan misi dan visi PPN Pelabuhanratu yaitu visi PPN Pelabuhanratu dalam pengelolaan pelabuhan adalah menjadikan PPN Pelabuhanratu sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan masyarakat perikanan yang berorientasi ekspor, berwawasan lingkungan dan bernuansa wisata bahari. Sedangkan misi PPN Pelabuhanratu adalah :

a. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya ikan di Zona Eksklusif Ekonomi.

b. Pengelolaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan secara efisien dan efektif dengan nuansa wisata bahari.

c. Memberikan kesempatan berusaha yang sama dan terarah serta iklim usaha yang kondusif.

d. Pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan yang ketat.

Dengan misi dan visi PPN Pelabuhanratu diatas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh PPN Pelabuhanratu diharapkan terjadinya peningkatan peranan atau kontribusinya terhadap pembangunan perikanan.

Sasaran pembangunan pelabuhan perikanan adalah

(1) Meningkatnya produktivitas kapal,

(2) Meningkatnya pendapatan nelayan,

(3) Kontribusi pemasaran ikan semakin berkualitas.

IV. KONTRIBUSI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHANRATU

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu sejak operasional sebagai penyedia fasilitas pelabuhan telah memberikan berbagai pelayanan kepada nelayan dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan. Manfaat (Outcome) dari kegiatan tersebut telah banyak memberikan kontribusi bagi masyarakat perikanan.

Dengan mempergunakan data yang ada yaitu data perikanan berupa jumlah produksi yang didaratkan, jumlah armada perikanan yang beroperasional dan pendapatan nelayan di Pelabuhanratu dapat diperoleh gambaran mengenai kontribusi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu adalah sebagai berikut :

1. Jumlah dan Nilai Produksi Perikanan

Untuk melihat kontribusi dari variabel tersebut dapat menggunakan pendekatan Indeks Relatif Nilai Produksi (I) dengan formulasi sebagai berikut :

Tabel 1. Kondisi Indeks Relatif Nilai Produksi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu Tahun 1995-2000

	PPN PELABUHANRATU		KAB. SUKABUMI
TAHUN	PRODUKSI (TON)	NILAI (RP)	PRODUKSI (TON)	NILAI (RP)	Nilai ( I )	FLUKTU-ASI
1 9 9 5	3.521,75	12.273.827.013	7.742,60	26.479.692.000	1,02	-
1 9 9 6	3.386,38	11.572.500.701	8.543,40	29.218.428.000	1,00	-1,94%
1 9 9 7	4.134,87	12.473.374.534	10.497,46	34.011.770.000	0,93	-6,82%
1 9 9 8	2.381,97	12.826.537.199	8.692,65	29.728.863.000	1,57	69,11%
1 9 9 9	2.765,50	19.678.882.762	10.460,40