©2003 Gatot Dwi Adiatmojo                                                                                Posted July 2, 2003
Makalah Pengantar Falsafah Sains (PPS702)
Program Pasca Sarjana / S3
Institut Pertanian Bogor
Juli 2003

Dosen :
Prof. Dr. Ir. Rudy C Tarumingkeng

 

 

Pembangunan Berkelanjutan  dengan

Optimasi Pemanfaatan Sumberdaya Alam untuk Membangun Perekonomian dengan basis Pertanian

(di Kabupaten Musi Banyuasin)

 

 

Oleh :

 

Gatot Dwi Adiatmojo

P 062024314

E-mail: gatotadi@hotmail.com

 

 

PENDAHULUAN.

 

1.1.   Latar Belakang

 

Pemerataan Pembangunan ekonomi bagi bangsa Indonesia  sudah lama dinantikan serta diinginkan oleh rakyat Indonesia. Harapan dan cita-cita yang ingin  dijadikan  kenyataan tersebut dapat diimplementasikan melalui pembangunan ekonomi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu dalam Pembangunan Nasional intinya adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai sekarang pembangunan ekonomi belum banyak tersentuh dalam pembangunan, sehingga perlu untuk ditingkatkan. Sebagaimana diketahui dalam beberapa hal, masyarakat mempunyai potensi untuk menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi terutama dalam bidang pertanian, perikanan darat dan laut serta perkebunan. Namun bidang tersebut secara substansial belum tergarap secara optimal dan terpadu. Sehingga sampai sekarang wajah dari wilyah pedesaan tempat kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan masih banyak tertinggal  dari wilayah – wilayah lainnya, baik itu pembangunan dibidang fisik (sarana dan prasarana dll) maupun dalam hal bidang non fisik(sumber daya manusia).

 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka setiap Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagai daerah otonom dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat  dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan sumber dana lain (pinjaman/ bantuan LN).

Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang mempunyai banyak sumberdaya alam terutama pertambangan minyak dan gas bumi serta perkebunan merupakan sektor andalan sebagai sumber pembiayaan untuk pembangunan daerahnya. Pada awal di berlakukannya undang undang otonomi daerah kalangan pemerintahan Kabupaten Muba mulai memikirkan bahwa sumber daya alam pertambangan minyak dan gas bumi suatu saat akan habis, dan pada akhirnya pembiayaan untuk pembangunan akan berkurang.

Pada saat yang bersamaan pemerintah daerah Kabupaten Muba mulai memikirkan alternatif sumber pembiayaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam pertanian dalam arti luas, dengan berbasiskan pada agribisnis dan agroindustri. Sumberdaya alam pertanian terutama perkebunan, perikanan dan peternakan mempunyai potensi yang sangat baik untuk dikembangkan.

 

1.2. Permasalahan Kabupaten Musi Banyuasin.

 

a.                  Pendapatan perkapita dan struktur penduduk.

 

Kabupaten Musi Banyuasin yang dikenal dengan julukan Bumi Serasan Sekate merupakan salah satu Kabupaten dari 10 (sepuluh) Kabupaten dan kota yang ada di propinsi Sumatera Selatan dengan ibukota kabupaten Sekayu. Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai luas wilayah 14.263,40 Km² terbagi dalam 9 kecamatan dan 195 desa.

Penduduk Kabupaten Muba pada tahun 2000 terdiri dari 50,34 % laki-laki dan 49,66 % perempuan dengan kepadatan 48 jiwa per Km²*). Rata-rata jumlah jiwa per keluarga adalah 5 (lima) jiwa, sedangkan  laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,32 % selama periode tahun 1990-2000.

Pendapatan per kapita sebesar Rp. 5.915.493,- dengan migas dan Rp. 2.987.843,- tanpa migas. Meskipun dengan tingkat pendapatan per kapita cukup tinggi, namun 46 % penduduknya dikategorikan pada keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Pendapatan perkapita Kabupaten Muba yang dari tahun ke tahun meningkat dan komposisi jumlah keluarga dengan jumlah pendapatan dapat dilihat pada gambar 1 dan tabel 1 berikut ini.

 

Sumber : BPKD Kab Muba, 2002, diolah.

 

           

Gambar 1. Pendapatan per kapita Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2000.

*) Sumber : Musi Banyuasin Dalam Angka 2000, diolah.

 

 

Tabel 1. Kategori jumlah keluarga dan pendapatan per keluarga perbulan di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2002.

 

No

Kategori Keluarga

Jumlah Keluarga (KK)*

Prosentase

(%)

 

1

2

3

4

5

 

Keluarga pra sejahtera

Keluarga Sejahtera I

Keluarga Sejahtera II

Keluarga Sejahtera III

Keluarga Sejahtera Plus

23.321

21.551

44.721

6.151

1.066

24.08

22.26

46.23

6.35

1.10

Jumlah

96.811

100

 

 

Sumber : BKKBN Kabupaten MUBA 2002, diolah. *) Diasumsikan 1 KK = 5 Jiwa.

 

Struktur penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin menurut umur produktif secara ekonomi (15 – 60 tahun) dari tahun ketahun menunjukan peningkatan. Demikian juga umur tidak produktif secara ekonomi (0-14 tahun) juga menunjukan peningkatan. Perbandingan antara jumlah penduduk yang tidak produktif secara ekonomi (< 15 tahun dan > 60 tahun) dengan jumlah penduduk yang produktif secara ekonomi ( 15 – 60 tahun) diperoleh angka yang merupakan jumlah penduduk sebagai beban tanggungan ekonomi daerah. Angka ini merupakan salah satu indikator ekonomi suatu daerah (Suryono, 1989). Apabila angka beban tanggungan ekonomi suatu daerah tinggi, maka dapat dikatakan daerah tersebut menanggung beban tanggungan ekonomi atau dapat dikatakan pada tingkat miskin atau terbelakang. Sebagai gambaran jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 1980, 1990, 1999 adalah seperti tabel 2 berikut ini.

 

Tabel 2. Jumlah tenaga kerja produktif dan yang kurang produktif, serta angka beban tanggungan ekonomi tahun 1980, 1990 dan 1999 di Kabupaten Musi Banyuasin.

 

No

Kelompok umur (th)

Th 1980

Th 1990

Th 1999

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

1

0 –14

268.741

45,47

318.398

35,21

378.616

35,28

2

15 – 64 *

308.494

52.19

552.804

61.12

660.804

61.58

3

> 65

13.639

2.34

33.236

3.67

33.696

3.14

Angka beban tanggungan ekonomi

91.6

63.61

62.39

Sumber : Muba dalam angka 1999, diolah.  *) Diasumsikan semua tenaga kerja produktif bekerja.

 

b.           Potensi Sumber Daya Alam

 

Potensi sumber daya alam di Kabupaten Muba cukup banyak yang dapat dimanfaatkan untuk dapat membiayai pembangunan. Sumber daya alam pertambangan cukup mempunyai potensi untuk dikembangkan, sehingga pembiayaan pembangunan dapat diandalkan dari sektor pertambangan. Tapi potensi sumber daya alam dari pertambangan pemanfaatannya perlu dilakukan dengan cermat. Sebagai gambaran nilai produksi dan produksi minyak dan gas bumi dapat dilihat pada tabel 3.

 

Tabel 3. Produksi dan Nilai produksi Minyak dan Gas Bumi tahun 2000 di Kabupaten Muba

 

No

Lokasi

Produksi (Ton)

Nilai Produksi  (Rp 000)

1

Sungai Lilin

701,146.00

-

2

Ramba

4,852,924.00

247,200,000.00

3

Kresik

2,614,318.00

237,820,000.00

4

Kaji, Semoga

4,993,012.00

201,800,000.00

 

Jumlah

13,161,400.00

686,820,000.00

 

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kab MUBA, 2000, diolah.

 

Disamping potensi sumber daya alam pertambangan Kabupaten Muba juga memiliki potensi sumber daya alam yang dimanfaatkan perkebunan terutama untuk komoditi karet, kelapa dan kelapa sawit. Potensi pemanfaatan sumber daya alam untuk perkebunan ini masih memiliki peluang yang sangat baik untuk dikembangkan dengan kepemilikan usaha perkebunan melibatkan masyarakat.

Sebagai gambaran jenis komoditi perkebunan, luas, produksi dan jumlah pemilik usaha perkebunan tahun 2000 di Kabupaten Muba dapat dilihat pada tabel 4.

 

Tabel 4. Jenis komoditi perkebunan, luas, produksi dan jumlah pemilik tahun 2000 di Kabupaten Muba.

 

No

Jenis Komoditi & Pengelola

Luas (Ha)

Produksi (Ton)

Jumlah Pemilik (KK)

1

Karet

 

 

 

 

·                          Perkebunan Rakyat

192.672

78.771

101.152

 

·                          Perkebunan Negara

6.265

7.811

-

 

·                          Perkebunan Swasta

10.322

6.805

-

 

Total

209.259

93.387

101.152

2

Kelapa

 

 

 

 

·                          Perkebunan Rakyat

19.127

8.792

52.857

 

·                          Perkebunan Negara

16

-

-

 

·                          Perkebunan Swasta

2.94

2.549

-

 

Total

38.067

11.341

52.857

3

Kelapa Sawit

 

 

 

 

·                          Perkebunan Rakyat

8.944

126.870

4.127

 

·                          Perkebunan Negara

13.462

184.286

-

 

·                          Perkebunan Swasta

81.128

544.152

-

 

Total

103.534

855.308

4.127

Sumber : Dinas Perkebunan Kab MUBA, 2000, diolah.

 

Kabupaten Muba disamping memiliki sumber daya yang ada di daratan juga mempunyai sumber daya perairan yang diusahakan untuk perikanan darat dan perikanan laut yang dapat dan perlu dikembangkan. Sebagai gambaran usaha perikanan, produksi dan nilai produksi tahun 2000 dapat dilihat pada tabel 5.

 

Tabel 5. Usaha perikanan, produksi dan nilai produksi tahun 2000 di Kabupaten Muba.

 

No

Jenis Usaha Perikanan

Produksi (Ton)

Nilai Produksi  (Rp 000)

1

Perikanan darat

10,620.10

11,953,148

2

Budidaya air tawar

-

-

a

Kolam

701

524,640

b

Keramba

150

134,605

3

Perikanan Laut

41.629

19,774,012

 

 

 

Sumber : Dinas Perikanan Kab MUBA, 2000, diolah.

 

Potensi sumber daya alam di Kabupaten Muba disamping sumber daya alam pertambangan, pertanian, perkebunan dan perikanan juga sumber daya dari hasil hutan. Terdapat 2 (dua) jenis kawasan hutan, yaitu kawasan hutan non budi daya dan kawasan hutan budi daya. Kawasan hutan budi daya yang merupakan hutan produksi dapat dimanfaatkan secara ekonomis, namun harus dengan ke hati-hatian, karena apabila hanya dimanfaatkan semata-mata untuk keperluan ekonomi maka akan terjadi kerusakan hutan dan mungkin akan terjadi deforetstation (Gunarwan S, 2003). Luasan kawasan hutan non budidaya dan hutan  kawasan budidaya seperti pada tabel 6 berikut ini.

 

Tabel 6. Luasan kawasan hutan non budidaya dan kawasan budi daya tahun 2000 di Kabupaten Muba.

 

No

Kawasan Non Budidaya

Luas (Ha)

Kawasan Budidaya

Luas (Ha)

1

Hutan Suaka Alam

342,479

Hutan Produksi :

 

2

Hutan Lindung

68,823

Hutan Produksi Terbatas (HPT)

98,640

 

 

 

Hutan Produksi Tetap (HP)

526,155

 

 

 

Hutan Produksi Konversi

192,460

Sumber : Dinas Kehutanan Kab MUBA, 2000, diolah.

 

c.      Rumusan Masalah.

·                     Melihat pendapatan perkapita tahun 2000, dan sebanyak 46 % penduduk Kabupaten Muba masih dalam kategori keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I, maka diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam terutama di bidang pertanian.

·