Makalah Pengantar Falsafah Sains (PPS702)

Program Pasca Sarjana / S3
Institut Pertanian Bogor

April 2003

Dosen: Prof. Dr. Ir. Rudy C. Tarumingkeng
Dr Bambang Purwantara

PEMBERDAYAAN INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL MELALUI PENGEMBANGAN BUDIDAYA LAUT DAN PANTAI

Oleh :

Kelompok II

Dhani Dianthani (C661024011)

Haerudin (C661020061)

Nurbambang PU (B661020011)

Pujiono Wahyu Purnomo (C661020071)

Suradi Wijaya Saputra (C061020061)

Yulfiperius (B661020031)

I. LATAR BELAKANG

Permintaan dan kebutuhan ikan dunia terus meningkat dari tahun ke tahun, sebagai akibat pertambahan penduduk dan perubahan konsumi masyarakat ke arah protein hewani yang lebih sehat. Sementara itu pasokan ikan dari hasil penangkapan cenderung semakin berkurang, dengan adanya kecenderungan semakin meningkatnya gejala kelebihan tangkap dan menurunnya kualitas lingkungan, terutama wilayah perairan tempat ikan memijah, mengasuh dan membesarkan anak. Di Indonesia gejala overfishing terjadi pada hampir seluruh perairan Barat Indonesia, kecuali bagian barat Sumatera dan selatan Jawa.

Guna mengatasi keadaan ini, maka pengembangan budidaya laut merupakan alternatif yang cukup memberikan harapan. Hal ini didukung oleh potensi alam Indonesia yang memiliki 81.000 km garis pantai dan penduduk yang telah terbiasa dengan budaya pantai dengan segala pernik-perniknya. Kegiatan budidaya laut dan pantai berpeluang besar menjadi tumpuan bagi sumber pangan hewani di masa depan, karena peluang produksi perikanan tangkap yang terus menurun. Di beberapa daerah, kegiatan budidaya laut berkembang dengan sistem Karamba Jaring Apung atau Karamba Sistem Jaring Tancap. Pada Lampiran 1 disajikan potensi budidaya laut dan pantai yang ada di Indonesia.

Meskipun demikian pengembangan budidaya laut hingga saat ini belum menunjukkan kemajuan yang berarti oleh karena dihadapkan pada berbagai masalah seperti penurunan mutu lingkungan, sosial ekonomi, kelembagaan dan sumberdaya manusia.

Diantara berbagai jenis kultivan telah diteliti dan dibudidayakan dalam skala percobaan atau uji coba sejak tahun 70-an, hanya beberapa jenis saja yang berhasil dikembangkan secara komersial seperti rumput laut, udang windu, kekerangan, bandeng, kakap putih, kerapu lumpur dan beronang. Beberapa jenis kultivan lainnya diantaranya : berbagai jenis kerapu, kakap merah, napoleon, kepiting, ikan hias, teripang dan lobster, masih dalam taraf penelitian dan pengembangan.

Honma (1993) mengklassifikasikan budidaya laut dan pantai menjadi tiga bagian, yaitu : budidaya di tambak atau bak beton, budidaya dalam karamba jaring apung dan budidaya di dalam teluk atau perairan semi tertutup. Budidaya ikan dalam karamba dibagi lagi atas budidaya ikan dengan pemberian pakan dan tanpa pemberian pakan. Diantara ketiga jenis budidaya laut dan pantai tersebut, budidaya yang telah berkembang dengan baik adalah budidaya ikan di tambak dan jaring. Budidaya ikan yang dilakukan di teluk atau perairan semi tertutup belum dapat dilakukan, dan masih dalam tahap penelitian dan pengembangan, antara lain karena terhambat oleh konflik kepemilikan lahan dan penguasaan teknologinya, disamping terkait dengan kebutuhan investasi yang sangat besar.

Tulisan ini bertujuan mengungkap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan budidaya laut di Indonesia selama ini serta berbagai upaya-upaya yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi hambatan dan tantangan, sehingga dapat dilakukan percepatan pengembangan budidaya laut guna memberdayakan industri perikanan nasional.

II. PERMASALAHAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA LAUT.

Sebagaimana diuraikan pada awal tulisan, pengembangan budidaya laut dan pantai di Indonesia berjalan sangat lamban dikarenakan adanya berbagai permasalahan yang dihadapi. Jika disarikan permasalahan tersebut dapat dibagi atas 4 bagian yaitu masalah yang berkaitan dengan alam/lingkungan, sosial ekonomi, kelembagaan dan teknologi. Lee (1997) menyatakan bahwa untuk pengembangan budidaya (termasuk perikanan), harus didukung oleh lingkungan, kondisi sosial ekonomi dan kelembagaan. Clark dan Beveridge (1989) mengatakan bahwa tantangan pengembangan budidaya ikan terletak pada kurangnya teknologi. Budidaya laut belum berkembang dengan baik di Indonesia, dikarenakan tingkat penguasaan teknologi budidaya masih lemah. Teknologi budidaya laut yang telah dikuasai meliputi teknologi kakap putih, beronang dan kerapu. Namun teknologi yang betul-betul telah mantap dikuasai adalah teknologi budidaya kakap putih dan kerapu.

2.1. Lingkungan/alam

Kendala lingkungan yang dimaksud disini meliputi : (1) sumberdaya lahan yang terbatas atau sulit dikembangkan untuk budidaya, (2) terbatasnya jumlah serta kualitas air yang tersedia dan (3) bencana alam seperti banjir dan tsunami. Tidak semua lahan yang terdapat di laut dan pantai dapat dimanfaatkan untuk budidaya laut dan pantai. Hanya lahan-lahan tertentu yang sesuai yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya. Lokasi yang dapat digunakan/dipilih sebagai lokasi budidaya laut harus memenuhi beberapa persyaratan berikut :

o Perairan tenang terlindung dari arus dan gelombang yang cukup kuat, karena dapat merusak konstruksi jaring apung.

o Kedalaman perairan 5 -15 meter. Kedalaman perairan , 5 meter akan menimbulkan masalah lingkungan (kualitas air dari sisa pakan dan kotoran ikan). Kedalaman perairan > 15 meter akan membutuhkan tali jangkar yang panjang.

o Dasar perairan sebaiknya sesuai dengan habitat asal ikan yang akan dibudidayakan. Ikan kerapu menyukai dasar perairan berpasir.

o Bebas dari bahan cemaran, sehingga lokasi budidaya harus jauh dari kawasan industri maupun pemukiman yang padat.

o Tidak menimbulkan gangguan terhadap alur pelayaran

o Mudah dicapai dari darat dan dari tempat pemasok sarana produksi budidaya

o Lokasi budidaya aman dari tindak pencurian dan penjarahan

o Memenuhi syarat dari segi fisik-kimia kualitas air yaitu ;

§ Kecepatan arus 15 – 20 cm/detik

§ Kecerahan > 1 meter dan untuk kerapu > 2 meter

§ Salinitas : 30 – 33 ppt

§ Suhu : 27 – 29 derajat Celcius

§ Keasaman air > 7 (basa)

§ Oksigen terlarut . > 5 ppm

Sementara itu untuk pengembangan budidaya pantai perlu memper-hatikan daya dukung lahan. Pengembangan tambak yang melampaui daya dukung lingkungan akan menimbulkan berbagai dampak ikutan, yang mungkin semakin sulit diatasi. Daya dukung lahan pantai untuk pertambakan ditentukan oleh : mutu tanah, mutu air sumber (asin dan tawar), hidrooseanografi (arus dan pasang surut), topografi dan klimatologi daerah pesisir dan daerah aliran sungai di daerah hulu (Poernomo, 1992). Pada tabel berikut disajikan tolok ukur dan kategori daya dukung lahan pantai untuk pertambakan.

Tabel 1. Tolok ukur dan kategori daya dukung lahan pantai untuk pertambakan.

Tolok ukur	Kategori daya dukung
Tolok ukur	Tinggi	Sedang	Rendah
1. Tipe dasar pantai	Terjal, karang ber-pasir, terbuka	Terjal, karang ber-pasir atau sedikit berlumpur	Sangat landai, berlumpur tebal berupa teluk/laguna
2. Tipe garis pantai	Konsistensi tanah stabil	Sama dengan ka-tegori tinggi	Konsistensi tanah sangat labi
3. Arus perairan	Kuat	Sedang	Lemah
4. Amplitudo pasang surut rataan	11 – 21 dm	8 – 11 dm dan 21 – 29 dm	< 8 dan > 29 dm
5. Elevasi	Dapat diairi cukup pada saat pasang tinggi rataan. Da-pat dikeringkan to-tal pada saat surut rendah rataan	Sama dengan ka-tegori tinggi	Dibawah rataan surut rendah
6. Mutu tanah	Tekstur : sandy clay, sandy clay – loam, tidak ber-gambut, tidak ber-pirit.	Tekstur : sandy clay - sandy clay – loam, tidak ber-gambut, kandungan pirit rendah	Tekstur Lumpur atau Lumpur ber-pasir. Bergambut, kandungan pirit tinggi
7. Air tawar	Dekat sungai de-ngan mutu air dan jumlah memadai	Sama dengan ka-tegori tinggi	Dekat sungai de-ngan tingkat siltasi tinggi atau air gambut
8. Permukaan air tanah	Dibawah LLWL	Diantara MLWL dan LLWL	Diatas MLWL
9. Jalur hijau	Memadai	Memadai	Tipis/tanpa jalur hijau
10. Curah hujan	< 2000 mm	2.000 – 2.500 mm	> 2500 mm

Sumber : Poernomo, 1992.

Terjadinya pencemaran merupakan salah satu kendala yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air, sehingga air tidak dapat dimanfaatkan sebagai media budidaya. Sering kali terjadi kematian massal hewan kultivan sebagai akibat keracunan bahan-bahan kimia, yang berasal dari kegiatan industri maupun pemukiman penduduk. Kegagalan kegiatan budidaya dapat pula disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti kegagalan usaha budidaya rumput laut yang telah dirintis oleh nelayan di Kabupaten Sikka, NTT, sebagai akibat terjadinya tsunami di daerah itu.

2.2. Sosial Ekonomi dan Budaya

Kendala yang tergolong dalam masalah sosial ekonomi dan budaya meliputi (1) terbatasnya sarana dan prasarana produksi, (2) fluktuasi harga produk perikanan yang dihasilkan, sehingga menyulitkan perencanaan bisnis, khususnya dalam membuat prediksi biaya hasil (out put) produksi serta (3) masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia perikanan.

Seringkali terjadi lahan yang sesuai untuk budidaya komoditas tertentu terdapat pada lokasi terpencil, yang belum memiliki sarana dan prasarana pendukung seperti penerangan, sarana telekomunikasi, air bersih dan perhubungan, sehingga investor harus berinvestsi pula untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana tersebut. Dengan demikian biaya investasi menjadi sangat tinggi.

2.3. Kelembagaan

Permasalahan kelembagaan meliputi (1) keterbatasan pelayanan penyuluhan oleh pemerintah, (2) organisasi petani ikan belum berkembang dengan baik oleh karena kualitas SDM masih sangat rendah dan (3) masih lemahnya dukungan dari lembaga keuangan bank dan non-bank dalam hal dukungan permodalan dan pengeblaan usaha.

Dalam bidang pelayanan penyuluhan, permasalahan terjadi sebagai akibat terjadinya kesenjangan antara jumlah petani yang membutuhkan penyuluhan dengan jumlah tenaga penyuluh dan sarana/prasarana penunjang penyuluhan seperti balai penyuluh dan kolam percobaan/demonstrasi. Disamping itu kualifikasi penyuluh pada tingkat PPS maupun PPL terutama dalam bidang budidaya laut masih perlu ditingkatkan. Kinerja penyuluhan perlu diperbaiki melalui peningkatan intensitas keterkaitan dengan unit-unit percobaan di tingkat propinsi sampai dengan tingkat kabupaten. Kegiatan ini akan mendorong kinerja PPS dan PPL serta meningkat-kan fungsi penyuluhan yang ada di BIPP.

Di Jepang kebijakan pengembangan perikanan secara nasional diformulasikan oleh suatu badan (komisi) yang terdiri atas wakil-wakil pemerintah (Fisheries Agency), wakil-wakil dari kelompok petani yang diutus oleh Federasi Koperasi Perikanan Nasional dan tenaga ahli. Sedangkan di Indonesia peranan kelompok tani masih sangat kecil, sehingga kebijakan pengembangan perikanan masih sangat didominasi oleh pemerintah dan belum mencerminkan kebutuhan petani seutuhnya.

Pemupukan dan pengembangan modal usaha petani ikan kurang sejalan dengan sistem perbankan yang berlaku. Dalam pengajuan kredit, seringkali petani ikan dihadapkan kepada kesulitan untuk menyediakan agunan dalam jumlah tertentu sebagai jaminan kepada pihak perbankan. Disamping itu prosedur untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan bank maupun non-bank, bagi kalangan petani ikan dianggap masih sangat berbelit-belit, dibanding dengan cara memperoleh pinjaman modal dari rentenir.

2.4. Teknologi

Untuk memberdayakan ekonomi petani dan nelayan telah diperkenalkan teknologi pembenihan baik dalam bentuk hatcheri lengkap (HL) maupun hatcheri skala rumah tangga (HSRT) yang dapat digunakan untuk membenihkan sebagian besar jenis ikan laut seperti benih udang windu, udang putih dan bandeng. Sementara pembenihan ikan kakap merah dan putih, kerapu tikus, macan dan lumpur telah dapat dipasok oleh hatcheri Loka Situbondo di Jawa Timur dan Loka Gondol di Bali.

Penyediaan teknologi pembenihan masih belum sepenuhnya memadai karena belum terpecahkannya masalah transportasi benih, penyediaan pakan buatan dan penguasaan teknik pembasmian penyakit di tingkat petani. Selain itu pengembangan usaha budidaya laut dalam KJA masih mengalami berbagai kendala antara lain belum adanya tata ruang pengembangan budidaya, belum dikuasainya teknologi, belum tercukupinya pasok benih dan sarana produksi lain seperti pakan dan obat-obatan serta belum terkendalinya masalah lingkungan dan penyakit.

Pakan yang digunakan untuk pembesaran ikan di KJA pada umumnya adalah ikan rucah yang tertangkap dengan bagan dari sekitar KJA tersebut. Namun uji coba penggunaan pakan buatan berupa pellet produksi pabrik pakan memperlihatkan hasil yang menggembirakan terutama untuk ikan kakap.

Beberapa paket teknologi maupun komponen teknologi telah dikuasai antara lain teknologi kultur pakan alami, teknologi probiotik, teknologi pembenihan kerapu tikus, kepiting bakau, teripang pasir serta teknologi penanggulangan penyakit parasiter, bakterial, jamur dan virus.

III. STARATEGI DAN PENDEKATAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN LAUT DAN PANTAI

Pengembangan budidaya laut dan pantai dilakukan dengan menggunakan strategi yang tidak hanya sekedar memecahkan keempat permasalahan yang telah dikemukakan diatas, tetapi juga mampu menimbulkan peluang dan insentif bagi pembangunan yang sedang dilakukan, terutama untuk mengatasi berbagai permasalahan nasional yang sedang dihadapi Bangsa Indonesia dewasa ini, seperti masalah devisa dan ketenagakerjaan.

Strategi yang dapat ditempuh untuk mencapai maksud diatas meliputi berbagai cara dan pendekatan, baik yang mencakup perubahan struktur budidaya laut dan pantai, pengelolaan pasar secara lebih baik, perbaikan kelembagaan dan pemanfaatan teknologi budidaya yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan petani maupun yang terkait dengan strategi pemberdayaan potensi perikanan budidaya secara kesuluruhan dalam kerangka optimaslisasi pengembangan perikanan budidaya laut dan pantai.

3.1. Perubahan Struktur Perikanan Budidaya

Perubahan ini dilakukan mengacu pada tujuan perubahan struktur. Oleh karena pengembangan budidaya laut dan pantai ditujukan kepada usaha peningkatan produksi, maka kebijakan harus disusun sedemikian, sehingga dapat mendukung terjadinya peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas dan ekstensifikasi lahan budidaya. Kebijakan perubahan struktur merupakan kesengajaan (affimative action) untuk kelompok sasaran tertentu. Berbagai kebijakan yang dapat ditempuh untuk merubah struktur produksi adalah (1) pengadaan sarana dan prasarana penunjang budidaya laut dan pantai, seperti pembangunan saluran irigasi tambak, pembangunan jalan baru, fasilitas komunikasi, air dan penerangan. (2) pembangunan kawasan budidaya terpadu, yang terdiri dari unit pembenihan, pembesaran, pasca panen dan industri pendukung (terutama pakan), pada suatu kawasan yang sama sekali tidak akan terganggu oleh aktifitas di sekitarnya, sehingga tidak akan terjadi lagi kematian massal ikan kultivan oleh limbah industri maupun rumah tangga, (3) pengembangan sistem pemantauan dini untuk mengantisipasi terjadinya bencana terhadap usaha budidaya yang dilakukan, baik yang disebabkan oleh aktifitas alam (banjir, tsunami, angin topan dan penyebaran penyakit) maupun oleh karena aktifitas manusia (penyebaran limbah sebagai akibat terjadinya kecelakaan di darat maupun di laut).

3.2. Penciptaan Pasar Yang Bersaing

Pada komoditas budidaya yang bersifat musiman, pengelolaan pasar sangat penting. Pada saat panen dilakukan produksi biasanya melimpah, sehingga harga ikan yang dihasilkan turun drastis. Bilamana penurunan harga itu terjadi hingga dibawah biaya produksi, maka dapat dipastikan bahwa petani ikan mengalami kerugian. Keadaan ini dapat dicegah dan diperbaiki dengan melakukan pengelolaan pasar yang lebih baik, dengan tujuan meningkatkan pendapatan petani, sehingga petani tetap bergairah untuk melakukan usaha budidaya ikan. Pengelolaan pasar antara lain dapat dilakukan dengan memperpendek rantai tata niaga dari produsen ke konsumen, sehingga petani memperoleh keuntungan yang lebih besar.

3.3. Rasionalisasi Iptek Budidaya Laut dan Pantai

Pengembangan penelitian harus diarahkan untuk mendapatkan teknologi yang utuh, efisien dan tepat guna khususnya teknologi pemuliaan, pembenihan, pembesaran dan manajemen kesehatan ikan. IPTEK yang digunakan dalam perakitan teknologi diutamakan yang mengarah kepada teknologi bangsa sendiri dan berbasis sumberdaya lokal.

Pada era mendatang, peran pemerintah dalam pengembangan teknologi akan semakin berkurang, tetapi karena teknologi perikanan merupakan milik publik, maka teknologi harus dihasilkan oleh pemerintah. Namun demikian teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah ini perlu dikomersialkan dan ditingkatkan nilai jualnya sesuai dengan HAKI. Dengan demikian diharapkan teknologi akan cepat berkembang karena terciptanya iklim persaingan dan tersedianya dana bagi penelitian.

Dalam hal diseminasi, pemerintah masih memegang peranan penting. Untuk itu pemerintah harus proaktif dan peran utamanya bukan lagi untuk intervensi ekonomi, melainkan untuk pengaturan dan pelayanan publik termasuk pembinaan dan pengawasan. Upaya diseminasi yang dapat dilakukan adalah dengan penyediaan informasi sebanyak-banyaknya dengan harga murah dan mudah dipahami, mendorong petani untuk proaktif mencari teknologi, menata pasar input dan out put, mendorong partisipasi LSM lokal, serta membangun sistem informasi teknologi yang berbasis daerah (spesifik lokal).

Penciptaan teknologi bukanlah satu-satunya tujuan dalam upaya pengembangan budidaya laut. Pengelolaan merupakan hal yang lebih penting baik yang terkait dengan sumberdaya manusia, teknologi maupun lingkungan. Budidaya laut dan pantai pada hakekatnya tidak terlepas dari upaya peneglolaan sumberdaya perikanan laut, pesisir dan pantai secara keseluruhan.

Kegiatan diseminasi hasil penelitian dan pengkajian hendaknya dilakukan secara berkelanjutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program penelitian dan pengembangan. Pengembangan IPTEK dan diseminasinya di daerah perlu didukung oleh peraturan yang memadai. Peraturan yang ada perlu dievaluasi dan kalau perlu membentuk peraturan baru yang disesuaikan dengan UU No. 22 tahun 1999.

Pengembangan kawasan terpadu (KAPET) untuk kegiatan utama budidaya laut, dengan dukungan teknologi yang tersedia dari lembaga penelitian dan pengembangan serta dukungan dana dari lembaga keuangan, hendaknya segera dilaksanakan. Proyek-proyek percontohan perlu lebih dikembangkan di kawasan industri budidaya laut, dengan inisiatif dari pihak pemerintah, bekerjasama dengan swasta ataupun dengan donor. Selain berfungsi dalam diseminasi, proyek-proyek percontohan dapat pula menarik investasi dan menambah keyakinan pengusaha dan petani nelayan. Diseminasi teknologi budidaya laut dan pantai yang selama ini dilakukan di lapangan melalui eksposes hasil penelitian, aplikasi teknologi, demplot, pelatihan, temu lapang, lokakarya dan lain-lain, sendaknya terus digalakkan sesuai dengan kebutuhan setempat.

3.4. Pemberdayaan Kelembagaan

Kelembagaan yang perlu direvitalisasi untuk menunjang pengembangan budidaya laut dan pantai meliputi kelembagaan penyuluhan, kelompok tani dan keuangan. Revitalisasi lembaga penyuluhan dilakukan untuk meningkatkan kesempatan petani memperoleh layanan penyuluhan sesuai dengan kebutuhannya. Revitalisasi kelompok tani dilakukan untuk mendorong petani membentuk kelompok dan meningkatkan kualitas kelompok melalui pemberdayaan anggota kelompok. Tindakan ini dilakukan guna memperkuat posisi tawar menawar petani ikan. Revitalisasi lembaga keuangan dilakukan guna mempermudah petani mengakses modal dari perbankan dalam rangka pengembangan usaha.

Penataan kelembagaan dan koordinasi antar lembaga yang terkait dalam pengembangan IPTEK dan diseminasi teknologi budidaya laut dan pantai perlu dilakukan. Di tingkat petani dan nelayan, pembentukan koperasi dan kelompok tani terbukti banyak membantu proses diseminasi. Adanya suatu sistem informasi perikanan nasional akan sangat membantu percepatan diseminasi maupun penyampaian umpan balik.

Disamping itu perlu disusun kurikulum dan muatan budidaya laut secara proporsional di lembaga-lembaga pendidikan formal, DIKLAT dan lembaga penyuluhan perikanan dan pertanian seperti STP, APP, Akademi Perikanan, SPP Perikanan, BIPP, BPP dan lain sebagainya.

Lembaga-lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi diseminasi seperti Balai-balai Pengembangan, BPTP, BIPP, BPP maupun penyuluh dan kelompok tani - nelayan perlu lebih diberdayakan karena selain menjadi pemegang peranan penting dalam percepatan transfer teknologi dan informasi, mereka juga mengidentifikasi kebutuhan serta merakit paket teknologi spesifik lokasi berdasar sumberdaya yang tersedia untuk mendukung pembangunan wilayah.

3.5. Pengembangan Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan unsur utama pembangunan yang perlu diperhatikan dalam kegiatan diseminasi budidaya perikanan laut dan pantai, disamping dua unsur lainnya, yaitu teknologi dan sumberdaya alam. Termasuk kedalam sumberdaya manusia ini adalah sumberdaya manusia sebagai penghasil teknologi maupun sumberdaya pengguna teknologi.

Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia, baik kuantitas maupun kualitasnya, dilakukan terhadap sumberdaya manusia penghasil teknologi (peneliti/perekayasa, pengajar, penyuluh) maupun sumberdaya manusia pengguna teknologi (petani nelayan, pengusaha). Dari sisi pengembangan sumberdaya manusia diseminasi teknologi budidaya laut dan pantai ini dapat dilihat sebagai suatu sistem alih informasi yang memiliki unsur sebagai berikut.

1. SDM sebagai penghasil dan pengembang teknologi

2. Proses diseminasi teknologi

3. SDM sebagai penerima pengembangan teknologi.

Sumberdaya manusia yang diharapkan sebagai penghasil teknologi dapat ditafsirkan sebagai individu atau institusi yang melakukan kegiatan, penelitian, percobaan, pengembangan suatu teknologi agar bermanfaat secara nyata bagi kebutuhan manusia atau teknologi itu sendir (Zakaria, 1999). Teknologi budidaya laut dan pantai merupakan bidang yang memberikan harapan besar bagi pembangunan perikanan, namun masih banyak tantangan yang dihadapi.

Keanekaragaman biota tropis yang sangat tinggi dan kompleksnya faktor yang mempengaruhinya dapat menyebabkan tidak mudahnya teknologi ini diseminasikan. Ditambah lagi terbatasnya dana dan budaya penelitian pada masyarakat. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian terkait dengan sumberdaya manusia penghasil teknologi , antara lain :

a. Pengusahaan teknologi terapan budidaya laut dan pantai

b. Pemahaman secara mendalam kebutuhan masyarakat dan pasar bisnis komoditas yang dipilih untuk dikaji, dikembangkan dan didiseminasikan.

c. Terwujusnya komunikasi yang akrap, terbuka dan dinamis, segenap unsur pelaku kegiatan budidaya laut dn pantai.

Sedangkan keberhasilan proses diseminasi teknologi budidaya laut dan pantai dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak terdapat kesenjangan lokasi yang luas antara penghasil teknologi dan penggunanya.

2. Tidak terdapat kesenjangan kognitif yang tinggi antara penghasil teknologi dengan penggunanya.

3. Terdapat sistem komunikasi yang baik untuk menghubungkan antara penghasil dan pengguna teknologi.

Di negara berkembang seperti Indonesia, pengguna teknologi (petani, nelayan) pendidikannya pada umumnya relatif rendah. Hal ini merupakan salah satu penghambat kelancaran diseminasi teknologi budidaya laut dan pantai. Terlebih lagi jumlah lembaga penelitian masih sangat kecil disamping dengan penyebaran demografis petani-nelayan yang sangat luas. Beberapa lembaga pemerintah yang menghasilkan sumberdaya manusia yang dapat berperan dan berfungsi dalam desiminasi budidaya laut dan pantai, antara lain :

a) Sekolah Tinggi Perikanan

b) Akademi Perikanan

c) Sekolah Pertanian Pembangua

d) Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian

e) Balai Penyuluhan Pertanian

f) Penyuluh pertanian (37.288 orang)

Untuk memperlancar dan mengefektifkan kegiatan penyuluhan, para petani dan neayan dihimpun dalam wadah kelompok tani-nelayan, yang sekaligus merupakan media belajar-mengajar atau unit usaha. Sampai dengan tahun 1999 jumlah kelompok tani-nelayan adalah 354.881 kelompok.

Sumberdaya pengguna dan pelaksana teknologi budidaya laut dan pantai di Indonesia pada umumnya masih berpendidikan sangat rendah, yakni 79,05 % tidak tamat SD, 17,59% tamatan SD dan hanya 0,03% yang berpendidikan sarjana. Gambaran tentang sumberdaya pengguna teknologi budidaya di Indonesia disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan SDM Perikanan

No	Tingkat Pendidikan	Persentase
01	Diploma dan Sarjana	0,03
02	Tamat SLA	1,37
03