© 2002 B.J. Pratondo Posted: 2 December, 2002

Makalah Falsafah Sains (PPs 702)

Program Pasca Sarjana / S3

Institut Pertanian Bogor

November 2002

Dosen:

Prof Dr Ir Rudy C Tarumingkeng (Penanggung Jawab)

Prof Dr Ir Zahrial Coto

Dr Bambang Purwantara

SISTEM PENGENDALIAN BANJIR DI JABOTABEK

Oleh :

B.J. Pratondo

P 026014021/PSL

Email : tondobj@hotmail.com

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia hidup di dalam suatu lingkungan yang beraneka ragam, antara komponen satu dengan komponen lainnya di dalam lingkungan dan manusia itu sendiri terjalin hubungan yang komplek satu dengan yang lain yang membentuk sumberdaya yang berupa sistem makanan dan pernapasan. Hubungan timbal balik tersebut senantiasa mengarah kepada bentuk keseimbangan yang disebut keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem harus terjaga, apabila didalam lingkungan manusia terjadi sesuatu yang mengancam eksistensi manusia yang disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri, maka terjadilah apa yang dinamakan pencemaran lingkungan hidup. Salah satu pencemaran lingkungan hidup adalah banjir, dimana banjir timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari aktivitas manusia (karena pembuangan sampah ke sungai atau karena penebangan hutan yang tidak terkontrol atau pemanfaatan tata ruang yang salah).

Dalam hukum ekologi, setiap gangguan keseimbangan ekosistem akan selalu mengarah kepada proses keseimbangan kembali. Lingkungan manusia akan selalu melakukan tindakan penyesuaian yang dinamakan adaptasi, apabila banjir terjadi dalam kondisi yang lama maka masyarakat akan terbiasa dalam suasana banjir, daya tahan masyarakat menjadi bertambah, ketrampilan menjadi meningkat dalam suasana banjir air tersebut, bahkan mungkin dengan lamanya banjir masyarakat dapat mengelola lingkungannya dengan baik dan dapat memperoleh sumber penghidupan baru untuk kebutuhan sehari-hari (pengojek motor berubah status menjadi tukang perahu, petani sawah menjadi petani keramba ikan dll). Masyarakat yang tidak tahan banjir akan berpindah tempat pada suatu lingkungan baru yang tidak banjir, tetapi problema utama banjir adalah bahwa banjir itu pada umumnya tidak permanen. Banjir itu datangnya tidak terduga dan surutnyapun juga sering tidak bisa diramalkan oleh masyarakat sehingga terjadi ketidakseimbangan lingkungan.

Banjir merupakan permasalahan yang kompleks, dimana unitnya adalah keragaman. Oleh karena itu, keragaman yang begitu besar tidak mungkin dikaji atau dikendalikan oleh satu atau dua metode spesifik saja. Dalam hal ini, teori sistem mempernyatakan bahwa kesisteman adalah suatu meta konsep atau meta disiplin, dimana formalitas dan proses keseluruhan disiplin ilmu dan pengetahuan sosial dapat dipadukan dengan berhasil (Gigh, 1993; Carnavayal,1992) di dalam Eriyatno (1999).

Setiap kali terjadi banjir di Jakarta sering terdengar ungkapan banjir itu kiriman dari Bogor. Tudingan itu muncul karena hampir semua sungai yang bermuara di Jakarta berhulu diwilayah kabupaten Bogor. Daerah aliran sungai yang berasal dari Bogor adalah DAS Ciliwung, DAS Cakung, DAS Angke, DAS Sunter, DAS Kalibaru dan DAS Krukut. Banjir yang terjadi di Jakarta tidak hanya karena aliran air dari Bogor dimana banjir kiriman berarti hujan hanya terjadi di daerah Bogor, kenyataannya hujan juga terjadi di Jakarta, ditambah dengan pasang laut. DAS hulu Ciliwung berbentuk seperti corong yang terdiri dari berbagai anak sungai dan menyempit di bendungan utama Ciliwung di Katulampa. Seandainya banjir itu limpahan dari hulu, tentu kota Bogor akan banjir terlebih dahulu.

Banjir yang terjadi di Jabotabek merupakan masalah yang harus segera ditangani agar akibat yang ditimbulkannnya tidak banyak merusak dan merugikan masyarakat sekitarnya, mengingat Jakarta merupakan Ibukota negara yang merupakan citra negara dan barometer ekonomi. Usaha-usaha untuk mencegah dan mengurangi akibat terjadinya banjir harus segera dilakukan.

1.2 Tujuan Sistem Pengendalian Banjir di Jabotabek

Tujuan penulisan malakah ini adalah :

1. Menyusun sistem pengendalian banjir di Jabotabek.

2. Menganalisis strategi sistem pengendalian banjir dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP).

1.3 Ruang Lingkup Sistem Pengendalian Banjir di Jabotabek

Aplikasi sistem disesuaikan dengan keterbatasan tenaga, waktu dan biaya dimana tidak setiap persoalan manajemen diselesaikan dengan pendekatan sistem. Pembatasan ruang lingkung sering sekali digunakan untuk mendapatkan pengkajian yang effisien dan operasional (Eriyatno, 1999).

Dalam pembatasan ruang lingkup maka langkah yang dapat ditempuh untuk meminimasi pengaruh dan output yang tidak dikehendaki maka diperlukan kerangka berfikir kesisteman untuk pengendalian banjir secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam pembuatan makalah ini disusun pengendalian banjir secara sistematis sebagai suatu sistem yang terpadu.

Ruang lingkup sistem pengendalian banjir di Jabotabek adalah faktor yang berkaitan dengan penyebab terjadinya banjir yang meliputi perilaku manusia antara lain kesalahan perencanaan pembangunan alur sungai, kesalahan tata wilayah, kesalahan pembangunan sarana dan prasarana, erosi yang menyebabkan pengendapan dan pendangkalan sungai.

II. ANALISIS SISTEM

2.1 Analisis Kebutuhan

Analisa kebutuhan merupakan permulaan pengkajian dari suatu sistem (Eriyatno, 1999). Dalam melakukan analisa kebutuhan dinyatakan kebutuhan-kebutuhan yang ada, baru kemudian dilakukan tahap pengembangan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang dideskripsikan. Hal ini perlu dilakukan secara hati-hati terutama dalam menentukan kebutuhan-kebutuhan dari semua orang utamanya yang terlibat dalam sistem. Dalam makalah ini pelaku yang terlibat dalam sistem pengendalian banjir dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Pelaku yang terlibat dalam sistem pengendalian banjir adalah Masyarakat Jabotabek, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I & II, Pengusaha, Lembaga Swadaya Masyarakat seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Analisis Kebutuhan untuk Pihak yang Terlibat dalam Pengendalian Banjir

No.	Pelaku	Kebutuhan
1.	Masyarakat Jabotabek	· Transportasi lancar · Tempat tinggal yang layak · Ketersediaan air bersih · Tempat pembuangan sampah · Pertolongan saat terjadi banjir
2.	Pemerintah Pusat	· Koordinasi sektoral antar instansi · Pembuatan Tata Ruang Bopuncur · Peraturan penggunaan lahan · Menjaga citra Ibukota negara
3.	Pemerintah daerah Tingkat I & II	· Penanganan saat banjir · Penanganan pasca banjir · Pelestarian alam · Pembuatan saluran alternatif · Bebas banjir untuk wilayah yang strategis (ekonomi, industri dll)
4.	Pengusaha	· Memperoleh lahan yang murah · Membuat prasarana dan sarana · Pembuatan IMB · Pinjaman dana dari bank · Memperoleh keuntungan yang layak
5.	Lembaga Swadaya Masyarakat	· Membantu masyarakat yang tertimpa banjir · Mengontrol kegiatan pemerintah · Mencari donatur untuk para korban banjir

2.2 Formulasi Permasalahan

Formulasi permasalahan merupakan pembahasan permasalahan yang dihadapi berdasarkan beberapa kriteria yang kemudian dievaluasikan. Eriyatno (1989) menyatakan bahwa formulasi permasalahan didasarkan pada penentuan informasi yang terperinci yang dihasilkan selama identifikasi sistem. Bila mungkin hal tersebut dikembangkan menjadi suatu pernyataan tentang bagaimana sistem harus bekerja agar memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan dimana jumlah output yang spesifik dapat ditentukan, serta kriteria jalannya sistem yang spesifik agar mencapai suatu optimasi.

Makalah ini mencoba penyusun sistem pengendalian banjir di Jabotabek dan dapat diformulasikan seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Formulasi Permasalahan dari Pihak yang Terlibat dalam Pengendalian Banjir

No.	Pelaku	Formulasi Permasalahan
1.	Masyarakat Jabotabek	· Kurang informasi saat banjir · Kegiatan ekonomi terganggu · Lalu lintas macet · Sulit mendapatkan air bersih · Membuang sampah di sungai
2.	Pemerintah Pusat	· Ego sektoral muncul pada setiap instansi · Tata ruang yang ditetapkan sulit dikontrol · Pelanggaran penggunaan lahan
3.	Pemerintah daerah Tingkat I & II	· Saling menyalahkan antara daerah hulu dan hilir · Pembangunan rumah pada daerah tangkapan air (catchment area) · Penebangan hutan pada daerah hulu · Pembangunan villa liar · Perekonomian daerah terganggu
4.	Pengusaha	· Lokasi yang strategis mahal · Pembangunan infrastruktur yang mahal · Birokratisasi pengurusan ijin · Tidak ada keringanan kredit dari pemerintah · Harga bahan dasar tidak stabil
5.	Lembaga Swadaya Masyarakat	· Dana terbatas · Sulit mengevaluasi proyek pemerintah · LSM fiktif yang merusak citra LSM yang benar

2.3 Identifikasi Sistem

Sistem pengendalian banjir Jabotabek merupakan kegiatan untuk meminimalkan terjadinya banjir dan perbaikan kualitas lingkungan di wilayah Jabotabek, berdasarkan diagram lingkar sebab akibat pengendalian banjir di Jabotabek dapat dilakukan dengan tiga kegiatan utama yaitu :

(1) Teknologi pengendalian banjir yang meliputi pelurusan, sudetan, pembuatan tanggul, pembetonan dinding, dan pengerasan penampang sungai. Sungai-sungai di Indonesia 30 tahun terakhir ini juga mengalami hal serupa. Intinya adalah mengusahakan air banjir secepat-cepatnya dikuras ke hilir, tanpa memperhitungkan banjir yang akan terjadi di hilir. Pola pelurusan dan sudetan mengakibatkan percepatan aliran air menuju hilir. Di bagian hilir akan menanggung volume aliran air yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Jika penampang sungai di tempat tersebut tidak mencukupi maka akan terjadi peluapan ke bagian bantaran. Jika bantaran sungai tidak cukup, bahkan mungkin telah penuh dengan rumah-rumah penduduk, maka akan terjadi penggelembungan atau pelebaran aliran. Akibatnya areal banjir semakin melebar atau bahkan alirannya berpindah arah. Pelurusan dan sudetan sungai pada hakikatnya merupakan penghilangan retensi atau pengurangan kemampuan retensi alur sungai terhadap aliran airnya. Penyelesaian masalah banjir di suatu tempat dengan cara ini pada hakikatnya merupakan penciptaan masalah banjir baru di tempat lain di bagian hilirnya.

(2) Perencanaan tata ruang merupakan prespektif menuju keadaan pada masa depan yang diharapkan, bertitik tolak dari data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dipakai, serta memeperhatikan keragaman wawasan kegiatan setiap sektor. Perkembangan masyarakat dan lingkungan hidup berlangsung secara dinamis ; ilmu pengetahuan dan teknologi berkembanhg seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, agar rencana tata ruang yang telah disusun itu tetap sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan keadaan, rencana tata ruang dapat ditinjau kembali dan atau disempurnakan kembali.

Perencanaan tata ruang kawasan Bopuncur merupakan penetapan lokasi dominasi pemanfaatan ruang berdasarkan :

(a) fungsi kawasan utama yang meliputi kawasan lindung (hutan lindung, cagar alam, taman nasional, taman wisata alam, kawasan perlindungan setempat yang terdiri dari kawasan sempada sungai, kawasan sekitar mata air dan kawasan sekitar waduk/danau/situ) dan kawasan budidaya (kawasan pertanian lahan basah, kawasan permukiman, kawasan pertanian lahan kering, kawasan perkebunan dll).

(b) fungsi kawasan dan aspek kegiatan yang meliputi kawasan pedesaan (kawasan pertanian lahan basah dll) dan kawasan perkotaan (Keppres, 1999).

(3) Reboisasi merupakan kegiatan penanaman pohon kembali pada daerah-daerah yang gundul atau pada daerah-daerah yang berlereng curam dimana faktor erosi dapat cepat terjadi. Pohon yang ditanam berperan sebagai menahan atau mengurangi daya perusaka butir-butir hujan yang jatuh dan aliran air diatas permukaan tanah sehingga melindungi tanah dari ancaman kerusakan oleh erosi.

Dalam penyusunan sistem pengendalian banjir harus diperhatikan komponen-komponen yang akurat yang merupakan bagian input terkendali yang meliputi perencanaan tata ruang, teknologi pengendalian banjir dan reboisasi. Oleh karena itu diperlukan penelitian yang komprehensif dan applicable tentang komponen-komponen tersebut.

Pada hakekatnya identifikasi sistem merupakan usaha untuk menetapkan ukuran-ukuran kuantitatif pada sebanyak mungkin peubah-peubah sistem dan mempelajari terjadinya kendala-kendala yang dihadapi. Komponen-komponen dalam input lingkungan dan input tidak terkendali merupakan aspek yang harus diantisipasi dalam pengendalian banjir di Jabotabek. Meskipun sulit untuk merubahnya tetapi dalam sistem ini perlu mengakomodasi kemungkinan perubahan yang akan terjadi pada komponen-komponen tersebut.

III. Model Pengendalian Banjir dengan AHP

Tujuan utama dari hirarki ini adalah Sistem Pengendalian Banjir di Jabotabek. Kriteria-kriteria yang dikembangkan dalam pengendalian banjir adalah Pendangkalan Sungai, Pengelolaan DAS, Aliran Permukaan, Daerah Resapan, Perilaku Masyarakat dan Reklamasi Pantai.

Faktor pendangkalan sungai termasuk faktor penting pada kejadian banjir. Pendangkalan sungai berarti terjadinya pengecilan tampang sungai, hingga sungai tidak mampu mengalirkan air yang melewatinya dan akhirnya meluap. Pendangkalan sungai dapat diakibatkan oleh proses pengendapan (sedimentasi) terus-menerus, terutama di bagian hilir sungai. Masalah pendangkalan sungai sudah sangat serius dan ditemukan di hampir seluruh daerah hilir/muara di Indonesia.

Daerah Aliran Sungai adalah wilayah tangkapan air hujan yang akan mengalir ke sungai yang bersangkutan. Perubahan fisik yang terjadi di DAS akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan retensi DAS terhadap banjir. Retensi DAS dimaksudkan sebagai kemampuan DAS untuk menahan air di bagian hulu. Manfaat langsung peningkatan retensi DAS adalah konservasi air di DAS terjaga, muka air tanah stabil, sumber air terpelihara, kebutuhan air untuk tanaman terjamin dan fluktuasi debit sungai dapat stabil. Memperbaiki retensi DAS pada prinsipnya adalah memperbanyak kemungkinan air hujan dapat meresap secara alamiah ke dalam tanah sebelum masuk ke sungai atau mengalir ke hilir. Untuk hal ini perlu kesadaran masyarakat secara masal terhadap pentingnya DAS melalui proses pembelajaran sosial yang intensif dan terus-menerus.

Aliran permukaan yaitu air yang mengalir diatas permukaan tanah. Bentuk aliran inilah yang penting sebagai penyebab erosi, oleh karena merupakan pengangkutan bagian-bagaian tanah. Aliran permukaan berpengaruh pada pengendalian banjir, semakin tinggi aliran permukaan semakin cepat terjadinya banjir sehingga pengendalian aliran permukaan merupakan bagian pengendalian banjir.

Daerah Resapan merupakan daerah tempat masuknya air ke dalam tanah, umumnya (tetapi tidak mesti) melalui permukaan dan secara vertikal. Masuknya air dari luar ke permukaan tanah biasa disebut infiltrasi sedangkan peristiwa bergeraknya air ke bawah dalam profil tanah biasa disebut perkolasi. Daerah resapan tidak bisa lepas dari infiltrasi dan perkolasi . Daerah resapan berperan dalam pengendalian banjir, semakin banyak pori tanah yang tertutup oleh bangunan atau gedung, daerah resapan akan semakin kecil sehingga memperbesar terjadinga air yang mengalir di permukaan dan menyebabkan terjadinya banjir.

Perilaku masyarakat penyebab banjir yang meliputi pengundulan hutan, pembuangan sampah di sungai, pembangunan pemukiman di bantaran sungai, pembangunan pemukiman yang diluar tata ruang peruntukan dll. Perilaku masyarakat yang negatif ini dapat memperbesar dan mempercepat terjadinya banjir, pernah terjadi di daerah Bogor tidak hujan dan hujan hanya berada di Jakarta dalam tempo tidak terlalu lama sudah menyebabkan terjadinya banjir hal ini diakibatkan oleh perilaku manusia yang membuang sampah sembarangan khususnya pada daerah aliran sungai sehingga kapasitas sungai tidak mencukupi dan terjadi luapan air yang mengakibatkan banjir atau saluran irigasi yang tersumbat oleh sampah sehingga air yang seharusnya mengalir di saluran irigasi meluap ke jalan-jalan.

Reklamasi pantai merupakan pengurukan suatu wilayah dengan tanah atau bahan padat, yang dahulu merupakan daerah tangkapan air (hutan mangrove, tambak, situ dll) menjadi suatu daratan yang layak secara ekonomis. Perubahan penggunaan lahan yang menyalahi hukum alam akan menyebabkan luapan air, air yang seharusnya sudah bisa masuk kelaut karena adanya reklamasi pantai menyebabkan air mencari jalan alternatif ke laut melalui perumahan-perumahan penduduk yang mempunyai permukaan tanah yang rendah dan menyebabkan terjadinya banjir diareal perumahan tersebut sehingga reklamasi pantai pada intinya menguntungkan segelintir orang dan merugikan masyarakat banyak.

Setelah level kriteria semua diisi, maka level alternatif diisi dengan Perencanaan Tata Ruang, Reboisasi dan Teknologi Pengendalian (Gambar 1).

Setelah penyusunan hirarki selesai maka langkah selanjutnya adalah melakukan perbandingan antar elemen-elemen dengan memperhatikan pengaruh elemen pada level di atasnya. Pembagian pertama dilakukan untuk elemen-elemen pada level kriteria dengan memperhatikan level diatasnya, yaitu goal atau tujuan utamanya. Pembandingan dilakukan dengan skala satu sampai sembilan dan memenuhi aksioma-aksioma AHP.

Tujuan (Level 1)

Kriteria (Level 2) :

Alternatif (Level 3):

Gambar 1. Hirarki Sistem Pengendalian Banjir di Jabotabek

Matriks perbandingan dari level dua dengan memperhatikan keterkaitannya dengan level satu adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Perbandingan Kepentingan Kriteria

	PS	PD	AP	DR	PM	RP	Bobot Prioritas
PS	1	2	2	2	3	3	0,098
PD		1	4	3	6	4	0,116
AP			1	5	5	6	0,226
DR				1	4	2	0,058
PM					1	7	0,467
RP	Incon 0,009					1	0,035

Keterangan :

PS	=	Pendangkalan Sungai
PD	=	Pengelolaan DAS
AP	=	Aliran Permukaan
DR	=	Daerah Resapan
PM	=	Perilaku Masyarakat
RP	=	Reklamasi Pantai

Dari matrik perbandingan tersebut (Tabel 3.) terlihat bahwa perilaku masyarakat (0,467) merupakan kriteria terpenting dalam pengendalian banjir dilanjutkan aliran permukaan,(0,226), pengelolaan DAS (0,116), pendangkalan sungai (0,098), daerah resapan (0,058) dan yang terakhir adalah reklamasi pantai (0,035). Urutan tersebut berdasarkan bobot prioritas yang dihasilkan matriks perbandingan tersebut dimana bobot yang lebih tinggi diletakkan sebagai faktor utama pengendalian banjir sedangkan semakin kecil bobot tersebut akan semakin rendah terhadap pengendalian banjir. Sebenarnya tanpa bobot prioritas dapat diperkirakan kriteria yang penting dalam pengendalian banjir di Jabotabek yaitu perilaku manusia, karena berdasarkan analisa keadaan di lapang, masyarakat Indonesia belum terbiasa membuang sampah pada tempat yang disediakan sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan sampah pada suatu wilayah sehingga menyebabkan terjadinya banjir hal ini bisa dilihat setelah terjadi banjir terjadi penumpukan sampah pada kanal-kanal air sebagian sungai di Jabotabek.

Setelah matriks perbandingan level dua selesai diisi dan dihitung bobot prioritasnya, langkah selanjutnya, membuat matriks perbandingan antar elemen level tiga dengan memperhatikan keterkaitannya dengan elemen level dua. Pada tahap ini ada enam matriks perbandingan yang dibuat karena ada elemen-elemen level tiga yaitu alternatif yang meliputi Perencanaan Tata Ruang, Reboisasi dan Teknologi Pengendalian. Matriks perbandingan antara level dua yaitu kriteria dalam hal ini adalah pendangkalan sungai terhadap level tiga adalah sebagai berikut (Tabel 4.) :

Tabel 4. Perbandingan Kepentingan Alternatif Berdasarkan

Pertimbangan Pendangkalan Sungai (PS)

PS	Tata Ruang	Reboisasi	Teknologi
Tata Ruang	1	5	4
Reboisasi		1