PERUNDANG-UNDANGAN BERKAITAN DENGAN OTONOMI DAERAH

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

2. Undang-undang republik indonesia Nomor 25 tahun 1999 Tentang PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25   TAHUN 2000 TENTANG  KEWENANGAN PEMERINTAH  DAN KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM

4. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2000 TENTANG DANA PERIMBANGAN

5. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  49 TAHUN 2000 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN  OTONOMI DAERAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA   

6. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2000 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

7. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TINDAK LANJUT PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH.

PEMERINTAH DAERAH SULAWESI UTARA:  
VISI DAN MISI

STRATEGI PEMBANGUNAN SULAWESI UTARA
oleh: Rudy C Tarumingkeng
Seminar Pembangunan Propinsi Sulawesi Utara, Jakarta, 13 Oktober 1997

STRATEGI PENYIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA PROPINSI SULAWESI UTARA PADA ERA OTONOMI
oleh: Rudy C Tarumingkeng
Seminar “Tantangan dan Peluang Pembangunan Nasional, khususnya di Sulawesi Utara dalam perspektif Otonomi Daerah”, Bogor, 27 Januari 2001.

STRATEGI PENYIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA PROPINSI SULAWESI UTARA PADA ERA OTONOMI  --- PPT FILE
oleh: Rudy C Tarumingkeng